Blokir Celah Kecurangan Haji, Kemenhaj dan Kemendagri Padukan Data Dukcapil dan Siskohat

Jamaah pun tidak perlu repot melakukan proses pengurusan karena sebagian besar pemadanan data berjalan secara otomatis di belakang layar (backend system).

Senada dengan Menhaj, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti potensi praktik percaloan dan penyerobotan antrean yang muncul akibat tingginya permintaan masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Menurutnya, keterbatasan kuota dan panjangnya antrean menjadi lahan subur munculnya moral hazard.

"Permasalahan kuota ini dan antrean ini kemudian bisa (menimbulkan) moral hazard. Moral hazard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus, ada kemudian yang harusnya antreannya masih lama minta duluan," kata Tito dalam kesempatan yang sama.

Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, Kemendagri berkomitmen mendukung Kemenhaj dengan memanfaatkan data kependudukan dan teknologi biometrik dalam memverifikasi identitas calon jemaah. 

Tito menjelaskan bahwa data kependudukan yang dikelola pihaknya telah mencakup sekitar 98 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia. Data tersebut dilengkapi dengan informasi biometrik lengkap, mulai dari wajah, sidik jari, hingga retina atau iris mata.

Teknologi pengenalan wajah (face recognition) memungkinkan identitas seseorang dicocokkan dengan data kependudukan yang tersimpan di sistem pemerintah. Dengan mekanisme tersebut, calon jemaah diharapkan tidak bisa lagi menggunakan identitas orang lain untuk memanipulasi giliran keberangkatan haji.

"Kalau ada yang main-main menggunakan nama orang lain misalnya, identitas yang lain, yang tadinya dia mengantre untuk 10 tahun mendatang, dia tiba-tiba mau tahun depan, susah akan melakukan permainan itu lagi. Karena wajahnya, cukup wajahnya ketahuan siapa nama dia," tegas Tito.

Sumber: