Mardani Ali Sera Sebut Parpol Mulai Bahas Wacana Pemakzulan Gibran

Menurut dia, penelusuran diperlukan untuk mengetahui letak persoalan dan pihak yang bertanggung jawab.

“Yang pertama ini harus segera dipanggil dan dipaparkan dengan saksama. Dicari di mana letak kesalahan atau letak pembahasannya. Karena nggak bisa ini melenggang begitu saja,” tutur Mardani.

Ia menekankan bahwa penjelasan dari penyelenggara pemilu harus disampaikan secara jelas dan detail, terutama apabila ditemukan dugaan penyusupan pasal dalam proses pembentukan aturan.

“Iya, harus jelas dan detail. The devil is in the detail. Karena kalau ketahuan detailnya, ketahuan pihak siapa yang salah, pihak siapa yang melakukan aksi kalau ada penyusupan dan lain-lain,” ujarnya.

Mardani menambahkan, apabila penelusuran menemukan adanya kesengajaan atau mens rea dalam pelanggaran yang dilakukan pihak terkait, persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BACA JUGA:IHSG Balik Arah ke Zona Hijau, Tembus Level 6.093 Jelang Weekend

“Ya yang pertama tentu harus ditelusuri ini PJ-nya siapa dan dilihat konteksnya. Kalau ternyata memang ada mens rea-nya, berarti ini pelanggaran berat dan bisa diajukan ke DKPP,” katanya.

Terkait usulan agar komisioner KPU saat ini tidak dipilih kembali dalam proses seleksi berikutnya, Mardani meminta agar persoalan tersebut ditelusuri terlebih dahulu sebelum menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.

Menurut dia, penanganan kasus perlu didasarkan pada temuan mengenai siapa yang melakukan kesalahan, sehingga tidak semua komisioner langsung dianggap bersalah.

“Yang jelas harus diperjelas dulu. Enakan dibuka dulu, kan boleh jadi nggak semuanya salah. Boleh jadi satu-dua. Kita lihat di mana letak kesalahan dan siapa bertanggung jawab, dari situ baru kita bisa lihat,” pungkasnya.

Sumber: