Karhutla Berdampak pada 12,5 Juta Jiwa, DPR Minta Penanganan Kesehatan Ditingkatkan

Selasa 13-10-2026,18:34 WIB
Reporter: Anisha Aprilia |
Karhutla Berdampak pada 12,5 Juta Jiwa, DPR Minta Penanganan Kesehatan Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) -Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia juga mendorong fasilitas kesehatan mengoptimalkan sistem triase agar korban mendapatkan penanganan medis berdasarkan tingkat keparahan kondisinya.

BACA JUGA:From This Island Salurkan Rp420 Juta untuk Konservasi Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Yahya menilai, paparan kabut asap dalam waktu lama membutuhkan penanganan kesehatan yang disesuaikan dengan durasi dan tingkat paparan yang dialami masyarakat.

“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya, Selasa, 13 Oktober 2026.

Dia menegaskan, pemerintah perlu mengidentifikasi warga yang terus-menerus terpapar asap, memberikan pertolongan sedini mungkin, serta memastikan perawatan berkelanjutan bagi pasien yang mengalami penurunan kondisi kesehatan.

BACA JUGA:Daftar Menteri Skor Terendah 2 Tahun Prabowo-Gibran versi Arawicaksa Institute, Ada Bahlil dan Nusron Wahid

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 balita dilaporkan turut mengalami ISPA.

Data itu mencakup tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Merespons tingginya jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan, Yahya meminta Kemenkes bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk menyelaraskan informasi mengenai kualitas udara dengan kesiapan layanan medis.

Dia menilai daerah dengan tingkat paparan asap yang tinggi perlu mendapat tambahan tenaga kesehatan, persediaan medis, serta dukungan layanan rujukan sesuai kebutuhan penduduk.

BACA JUGA:Daftar Menteri Terbaik 2 Tahun Prabowo-Gibran versi Arawicaksa Institute, Mu’ti dan Amran Bersaing Ketat

Masyarakat di wilayah terdampak juga perlu mendapatkan informasi mengenai cara melindungi diri dari asap dan lokasi fasilitas kesehatan yang bisa memberikan pertolongan.

“Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan berlangsung lebih lama,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait