TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranas Perkuat Tata Kelola untuk Dukung Program Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), termasuk mendorong sinergi pelaksanaan program dengan OPD terkait.-Istimewa-
Tri menjelaskan, rapat tersebut juga menghadirkan narasumber yang membahas aspek pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, yakni Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni,
Serta Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Moh. Roudo.
BACA JUGA:Rundown Konser Kanye West di GBK 24 Oktober 2026, Show Time Pukul 21.00 WIB
"Nanti, supaya ibu-ibu juga bisa jelas, bagaimana regulasi ataupun proses-proses penganggaran dan lain-lain untuk kita semua," ungkapnya.
Selain penguatan tata kelola dan dukungan anggaran, rapat tersebut juga membahas kerja sama untuk mendukung program pemerintah, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Posyandu.
Tri menjelaskan, kerja sama tersebut diarahkan pada edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, khususnya bagi ibu hamil dan anak balita.
"Saya sudah mendapatkan konsep dari MoU-nya, bahwa kita mendukung dari segi edukasi. Edukasi kepada masyarakat, bagaimana pentingnya BGN terhadap ibu hamil dan anak-anak balita di tiap-tiap kepengurusan yang sampai level rumah tangga," tuturnya.
BACA JUGA:Mardani Sebut Pansel KPU Sudah Ada, Tinggal Diumumkan Presiden
Tri berharap, sinergi ketiga lembaga dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat memastikan program pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih efektif, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan anak balita.
"Mendorong agar kegiatan-kegiatan di daerah bisa berjalan baik, karena tujuan utamanya adalah agar kita bisa merealisasikan pembangunan atau program-program pemerintah yang saat ini, tentunya diharapkan mencapai kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua BGN Sudaryono; Gubernur Bali Wayan Koster; Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Bernhard Rondonuwu selaku ketua panitia acara; pengurus TP PKK dan TP Posyandu Pusat; pengurus Dekranas Pusat; serta para ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), ketua TP PKK, dan ketua TP Posyandu tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia bagian tengah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: