Perbatasan Indonesia-Malaysia Punya PR Besar, 140 Km Jalan Inspeksi Belum Terbangun

JAKARTA, DISWAY.ID - Pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan masih menyisakan pekerjaan rumah.

Salah satunya, pembangunan jalan inspeksi atau jalan paralel perbatasan yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.

Dari total panjang jalan yang direncanakan, sekitar 140 kilometer lebih masih belum terbangun. Padahal, infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas sekaligus pengawasan patok batas negara.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) bersama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis 5 November 2026. 

BACA JUGA:Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan, Bahas Visa Khusus hingga Perlindungan Pekerja Migran

Forum tersebut membahas pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kajian strategis Triwulan IV (TW IV) mengenai pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan dalam mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis.

Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin, menyampaikan bahwa BNPPDT telah menyiapkan tanggapan tertulis atas sejumlah pertanyaan tim Staf Ahli Kasad sebagai bahan kajian.

Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ke depan, kita berharap BNPP yang baru [BNPPDT] bisa segera operasional. Kita akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, karena pertahanan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdin.

BACA JUGA:Singgung Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Eks Anggota Parlemen Singapura Respons Kritik Muhammad Lutfi

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menekankan pentingnya penanganan perbatasan secara terpadu.

Menurutnya, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melibatkan berbagai unsur, seperti Imigrasi dan Bea Cukai, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan kawasan berjalan efektif.

“Penanganan perbatasan adalah kerja tim. Tidak boleh ada ego sektoral. Kalau sudah di perbatasan, kita bersatu di bawah bendera Merah Putih,” kata Edi.

BACA JUGA:Indonesia-Malaysia Percepat Pembaruan MoU Pekerja Migran, Dorong Tata Kelola Digital Terpusat

Sumber: