Habiburokhman Nilai Penyadapan Prabowo Lebih Serius dari Watergate, Minta Presiden Terbitkan Perppu

JAKARTA, DISWAY.ID– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu skandal penyadapan paling serius di dunia.

Ia bahkan menyebut perkara tersebut jauh lebih serius dibandingkan skandal Watergate di Amerika Serikat.

Menurut Habiburokhman, perbedaan mendasar terletak pada pihak yang melakukan penyadapan.

BACA JUGA:2 Eks Kapolri Ditangkap Terkait Kasus Penyadapan Ilegal Presiden? Bareskrim Membantah

Dalam skandal Watergate, penyadapan dilakukan oleh kompetitor politik. Sementara dalam kasus ini, dugaan penyadapan justru melibatkan pihak yang seharusnya bertugas melindungi kepala negara.

“Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menyayangkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepolisian, kata dia, seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk Presiden sebagai kepala negara. Namun dalam kasus ini, pihak yang memiliki tanggung jawab melindungi justru diduga melakukan penyadapan.

“Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada,” ujarnya.

BACA JUGA:Anggota DPR Rofik Hananto: Dugaan Penyadapan Ilegal ke Presiden Bukan Kasus Biasa, Alarm Privasi Rakyat

Atas dasar itu, Habiburokhman mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan dengan kategori sangat serius. Ia menilai penggunaan pasal makar saja belum cukup menggambarkan beratnya dugaan tindakan tersebut.

“Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini. Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana,” katanya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (ASN), Eko Hadi (EH), dan Irjen Slamet Uliandi.

BACA JUGA:Habiburokhman Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Digelar di Hotel, DPR Pilih Lembur!

Sumber: