Disinggung Mahfud MD, Kejagung Dalami Keterlibatan Nama 'Sigit' dalam Kasus Tambang
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut. Dok: Candra Pratama--
Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dugaan pertama kesatu primer dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 juruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi subider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c. Atau kedua, Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 606 ayat 1 KUHP Pasal 49 KUHP.
BACA JUGA:PSSI Belum Terima Info Resmi, Nama Alta Ballah Dikaitkan Timnas Liberia
Kasus Nikel Naik ke Penyidikan
Sebelumnya diwartakan, Kejagung meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 ke penyidikan.
Dirdik Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan pihaknua langsung melakukan serangkaian penggeledahan di Jakarta setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Setidaknya enam lokasi menjadi sasaran penggeledahan.
Dalam penggeledahan di lokasi pertama, jaksa menyita uang tunai sebesar Rp11,795 miliar. Sementara di lokasi kedua, penyidik menyita uang tunai senilai Rp595 juta.
Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Barang bukti elektronik yang disita antara lain telepon seluler, laptop, serta kamera pengawas atau CCTV.
"Dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan berupa dokumen dan sejumlah uang," kata Saiful, Jumat, 6 November 2026.
BACA JUGA:PB-MI Apresiasi Pertandingan Muaythai pada Porprov XV Jabar di Kota Bekasi Berlangsung Kondusif
Dalam penyidikan, Korps Adhyaksa menduga ada enam perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2017-2025.
"Rumah yang beralamat di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan; Kantor PT BSJ yang berlokasi di APL Tower Central Park; Kantor PT KAA yang berlokasi di APL Tower Central Park," ungkap Saiful.
"Kantor PT DAA yang berlokasi di APL Tower Central Park; Kantor PT DDR yang berlokasi di Mid Plaza Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat; Kantor PT DDR yang berlokasi di SCBD di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat," sambungnya.
Seluruh kegiatan usaha pertambangan perusahaan-perusahaan tersebut diduga dikendalikan Arif Kurniawan sebagai penerima manfaat atau beneficial owner. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: