Klarifikasi RANS Soal Jasa Influencer Senilai Rp14,69 Miliar yang Libatkan 2 Kementerian
Klarifikasi RANS Soal Jasa Influencer Senilai Rp14,69 Miliar yang Libatkan 2 Kementerian--Wikipedia
JAKARTA, DISWAY.ID - PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk atau RANS sampaikan klarifikasi soal jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan dua kementerian.
Sebelumnya, ditemukan pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan dan KKP yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad tersebut.
Sorotan publik pun muncul setelah nilai kerja sama RANS dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar.
Melalui klarifikasi resminya, RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah telah dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RANS juga menegaskan menghargai perhatian, masukan, dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas bisnis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah.
BACA JUGA:Segini Rate Card Raffi Ahmad di Sosial Media hingga Stasiun TV, Bayaran Capai 50 Juta Per Jam?
Dalam poin penjelasannya, RANS menekankan bahwa seluruh proses kerja sama juga dilakukan secara profesional melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang bisa diakses secara terbuka oleh publik.
Adapun total nilai kerja sama sebesar Rp14.696.955.002 dinilai telah wajar dan mengacu pada commercial rate card.
Sebab, angka tersebut mencakup produksi konten, biaya perjalanan, logistik, hingga penampilan influencer yang berhasil mencatatkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif dari lebih dari 150 output.
Selain itu, RANS juga turut memberikan klarifikasi terkait potensi konflik kepentingan yang melibatkan Raffi Ahmad selaku pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.
Pihak manajemen menyampaikan bahwa RANS sudah berdiri sejak 2018.
Sedangkan kekayaan intelektual seperti The Dudas-1 telah diciptakan sejak pertengahan tahun 2024.
Hal ini jauh dilakukan sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden maupun sebelum penunjukan proyek dari kementerian terkait.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: