120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

BACA JUGA:Refly Harun Ungkap Kondisi Sidang Usai Hampir Semua JPU Kasus Roy Suryo Diganti

Meski demikian, PDIP tidak menghalangi Gibran untuk menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. 

Informasi dari Utut tersebut, rupanya pada hari pengusulan HMP, tercatat 14 orang dari Fraksi PDIP yang ikut tanda tangan atau pengusul.

Menunggu Mekanisme DPR

Dengan terkumpulnya 120 tanda tangan, jumlah pengusul telah melampaui ketentuan minimal pengajuan HMP. Namun, usulan tersebut belum otomatis menjadi keputusan DPR untuk memakzulkan wakil presiden.

Sesuai mekanisme yang berlaku, usulan tersebut terlebih dahulu akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Apabila HMP disetujui dalam rapat paripurna, DPR dapat melanjutkan proses konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk membawa pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.

Sebelumnya, polemik ini menguat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut menyatakan dokumen yang menjadi objek sengketa tidak sah.

BACA JUGA:Gibran Mau Tempuh PTUN, Yusril: Tak Ada Celah Hukum, Putusan MA Sudah Final

Di sisi lain, Gibran telah menyampaikan sikapnya. Dia menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat, tetapi tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Gibran juga menyatakan akan memperjuangkan persoalan itu melalui jalur hukum, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK).

Dengan demikian, bola politik kini berada di tangan DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menyampaikan usulan. Namun, perjalanan menuju keputusan konstitusional masih harus melewati tahapan dan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.

Sumber: