Waspada Kelas Menengah Turun Kelas: 'Pemerintah Wajib Perluas Kerja Formal dan Potong Anggaran MBG'

Selasa 20-10-2026,11:32 WIB
Waspada Kelas Menengah Turun Kelas: 'Pemerintah Wajib Perluas Kerja Formal dan Potong Anggaran MBG'

Ilustrasi aktivitas masyarakat pekerja dan transaksi ekonomi perkotaan di Jakarta di tengah tekanan biaya hidup dan penyusutan jumlah kelas menengah Indonesia pada 2026.-Unsplash/Rendy Novantino-

Tekanan ekonomi rumah tangga juga tercermin dari meningkatnya klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen secara tahunan hingga Maret 2026 akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), serta lonjakan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 91 persen.

Di saat bersamaan, penyaluran kredit paylater perbankan mencapai Rp31,41 triliun pada Agustus 2026 atau tumbuh 29,10 persen secara tahunan.

Yusuf mengingatkan bahwa pencairan JHT pada usia produktif dan ketergantungan pada utang konsumtif berisiko mengingkatkan kerentanan kemiskinan di masa tua serta memperlambat pemulihan keuangan keluarga.

Risiko Defisit APBN Makin Lebar

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyoroti potensi melebarnya defisit APBN 2026 menjelang akhir tahun akibat tingginya belanja pemerintah pada triwulan IV di tengah risiko melambatnya penerimaan negara.

Hingga September 2026, defisit APBN tercatat sekitar 1,24 persen terhadap PDB dan diproyeksikan meningkat menjadi 2,68 hingga 2,85 persen pada akhir tahun.

"Belanja pemerintah di akhir tahun memang dari tahun ke tahun paling tinggi dibandingkan dengan triwulan lainnya. Di sisi lain, pendapatan negara bisa jadi akan terhambat karena ada pembayaran restitusi di akhir tahun," ungkap Nailul saat dihubungi Disway pada Sabtu, 17 Oktber 2026.

Nailul memperkirakan penerimaan pajak berisiko mengalami shortfall akibat terbatasnya konsumsi masyarakat, melambatnya aktivitas industri, serta gelombang PHK.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan optimalisasi pajak perusahaan digital dan penerapan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya, serta meminta pemerintah menjaga disiplin batas defisit 3 persen terhadap PDB.

Selain tekanan harga minyak dunia, Nailul menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani fiskal.

Ia merujuk pada simulasi CELIOS tahun 2024 yang memproyeksikan defisit dapat menyentuh 3,34 persen apabila program tersebut dijalankan penuh tanpa penyesuaian fiskal.

"Prabowo harus menghemat anggaran alih-alih menaikkan batas defisit fiskal kita. Potong dana MBG hingga 50 persen lebih dengan mengusung targeted subsidies dan stop terlebih dahulu MBG," tegas Nailul.

Untuk mencegah penyusutan kelas menengah berlanjut, Yusuf mendorong pemerintah mengaitkan insentif fiskal dunia usaha dengan penciptaan lapangan kerja formal di sektor manufaktur dan industri padat karya.

Selain itu pemerintah dinilai perlu menyesuaikan batas PTKP, menekan biaya pendidikan, perumahan, dan transportasi, serta memperkuat manfaat JKP yang terhubung dengan pelatihan industri agar pekerja terdampak PHK tidak bergantung pada pencairan JHT.

Pewarta: Anisha Aprilia, Bianca, & Dimas Rafi

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait