PSSI Kirim Surat ke Kemenkum, Akses Administrasi FFI Langsung Diblokir
Timnas Futsal Indonesia Runner-up di AFC Futsal Asian Cup 2026--instagram@timnasfutsal
JAKARTA, DISWAY.ID – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama Federasi Futsal Indonesia (FFI) di tengah polemik internal kepengurusan organisasi.
Langkah ini menjadi respons atas konflik kepengurusan FFI yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia.
Pemblokiran dilakukan untuk mencegah adanya perubahan data administrasi kepengurusan sebelum persoalan internal organisasi mendapatkan penyelesaian.
BACA JUGA:Michael Sianipar Kirim Pesan Tegas di Tengah Kisruh FFI: Jangan Korbankan Timnas!
Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum menindaklanjuti surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pembatasan akses administrasi badan hukum FFI.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum Andi Taletting Langi mengonfirmasi permohonan PSSI telah ditindaklanjuti.
Dengan begitu, seluruh perubahan data kepengurusan FFI melalui sistem administrasi badan hukum tidak dapat dilakukan.
“Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,” jelas Andi di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.
Andi menegaskan kebijakan tersebut tidak berarti Kemenkum menghentikan aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal di Indonesia. Pembatasan hanya menyasar akses administrasi badan hukum FFI.
BACA JUGA:Plt Ketua Umum FFI Vivin Cahyani Siapkan Pembenahan Besar Pro Futsal League
Kegiatan pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, hingga aktivitas futsal lainnya tetap dapat berjalan di bawah naungan PSSI.
“Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI,” terang dia.
Pemblokiran bersifat sementara. Kemenkum akan kembali memproses administrasi badan hukum setelah PSSI menyelesaikan persoalan kepengurusan melalui mekanisme organisasi, salah satunya melalui pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI.
Setelah kongres menghasilkan kepengurusan definitif dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi, proses administrasi dapat dilanjutkan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: