Kenapa Erick Thohir Dilaporkan ke Komite Etik PSSI oleh Ketua Umum FFI?
Ketua Umum PSSI Erick Thohir -dimas rafi-
JAKARTA, DISWAY.ID– Konflik internal Federasi Futsal Indonesia (FFI)/Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) memasuki babak baru.
Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pengambilalihan kepengurusan FFI.
Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Melalui keputusan itu, PSSI menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan yang dipimpin Michael Victor Sianipar.
BACA JUGA:Michael Sianipar Gugat Etik Erick Thohir, SK Pencopotan Ketua FFI Jadi Sorotan
Michael, yang menjabat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, meminta Komite Etik PSSI melakukan pemeriksaan independen terhadap tindakan Erick Thohir dan Yunus Nusi dalam proses penerbitan SK tersebut.
FFI menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural, dugaan penyalahgunaan kewenangan, hingga potensi pelanggaran prinsip tata kelola organisasi yang perlu diuji melalui mekanisme etik.
Michael menegaskan, laporan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi maupun menghambat demokrasi organisasi, termasuk apabila FFI hendak menggelar KLB sepanjang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, FFI mempersoalkan proses penerbitan SK PSSI yang dinilai tidak memiliki landasan kewenangan memadai dalam statuta organisasi.
Berikut empat poin yang menjadi dasar pengaduan FFI:
1. SK PSSI Dinilai Tidak Memiliki Landasan Kewenangan yang Jelas
SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang sedang berjalan tanpa merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI.
BACA JUGA:PSSI Kirim Surat ke Kemenkum, Akses Administrasi FFI Langsung Diblokir
2. Erick Thohir dan Yunus Nusi Diduga Mengabaikan Hak Pembelaan
Keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). Sekretariat Jenderal PSSI juga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: