DPR Ungkap Mahathir Ngawur Malaysia Mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau

JAKARTA, DISWAY.ID – Anggota Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan Mahathir ngawur Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau.

Ia menilai pernyataan sepihak Mahathir ngawur Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

“Mahathir Mohamad berbicara dalam lingkup internal sepengetahuan saya, ya itu ngawur walaupun dalam konteks membakar semangat warganya,” kata Bobby.

BACA JUGA:ASN Termasuk Kelompok Rentan Rerpapar Paham Radikalisme, BNPT Gelar Pelatihan

BACA JUGA:Hati-Hati! Ada Pesan Berantai Pendaftaran Penerima Bansos PKH Tahap 2

Politisi Golkar ini mengaku bingung akan pernyataan Perdana Menteri (PM) Malaysia tersebut.

Hal itu dikarenan Indonesia sudah lebih dulu merdeka daripada Malaysia. 

“Bagaimana caranya itu milik Malaysia, hari kemerdekaanya saja lebih muda dari Indonesia, sedangkan Riau sudah NKRI yang harinya saja lebih dulu pada 9 Agustus 1957,” ucap Bobby.

Dilansir dari dpr.go.id, pernyataan Mahathir tersebut disampaikan saat pidato dalam acara yang digelar sejumlah organisasai non-pemerintah di  Negara Bagian Selangor bernama Kongres Survival Melayu.

BACA JUGA:Ikan Air Tawar 'Terjumbo' Berhasil Ditangkap di Kamboja, Butuh Satu Lusin Orang Mengangkatnya!

BACA JUGA:Mantan Mendag M Lutfi Diperiksa Kejagung Soal Dugaan Korupsi Izin Ekspor CPO

Acara yang dibungkus dalam tema ‘Aku Melayu: Survival Bermula’ digelar pada pada Minggu 19 Juni 2022 lalu.

Dalam pidatonya, Mahathir juga menyatakan bahwa pemerintah Malaysia menganggap lebih berharga untuk memenangkan kendali atas Pulau Sipadan dan Ligitan di Borneo saat Melawan di Mahkamah Internasional (ICJ), sembari menyerahkan Pedra Branca ke Singapura.

“Kita seharusnya menuntut tidak hanya Pedra Branc, atau Pulau Batu Puteh untuk dikembalikan kepada kita, kita seharusnya juga menuntut Singapura juga Kepulauan Riau, karena itu Tanah Melayu,” katanya.

Selain Bobby, Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani juga sebelumnya menilai, komentar Mahathir salah kaprah. 

BACA JUGA:Ivan Gunawan Diperiksa di Bareskrim Polri Tarkait Kasus Ginian, Begini Statusnya

BACA JUGA:TXT ke Jakarta 12 Oktober 2022 di ICE BSD Bikin MOA Auto Girang

Menurutnya, ada standar kendali efektif dalam menentukan kedaulatan wilayah.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis.

Jaleswari menerangkan, bahwa pemerintah Indonesia menggelar administrasi pemerintahan lewat proses demokratis di Kepulauan Riau, melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional, dan penegakan hukum.

BACA JUGA:Wah! Scoot Bagi-bagi 10.000 Tiket Penerbangan Gratis, Begini Syaratnya

BACA JUGA:Polda Metro Jaya Sambut Baik Deklarasi Setia Khilafatul Muslimin ke NKRI

"Hal-hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan pemerintahan yang sah," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan Mahathir berhenti melontar komentar yang bisa memicu ketegangan dengan Indonesia.