JAKARTA, DISWAY.ID – Aliran dana dan kabar uang yang disita Bareskrim Polri mencapai Rp 900 miliar dari bunker di rumah Ferdy Sambo mendapatkan respon dari PPATK.
Berbagai isu pun bergulir seiring dengan tewasnya Brigadir J di rumah Ferdy Sambo termasuk sumber dari harta kekayaan yang dikaitkan dengan motif penembakan Brigadir J yang diotaki Ferdy Sambo.
Kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simajuntak menduga terdapat keterkaitan antara kasus kematian Brigadir J dengan aliran dana yang dimiliki oleh Sambo.
Bahkan Kamaruddin meminta untuk memeriksa semua rekening ajudan Ferdy Sambo dengan melibatkan PPATK.
BACA JUGA:Viral Polisi Pakai Jaket Ojol, Tapi Kok Ada yang Aneh Ya, Hmmm...
BACA JUGA:Jawaban Tegas PPATK Soal Desakan Periksa Dugaan Rekening 'Gendut' Ajudan Ferdy Sambo, Ternyata...
“PPATK bisa mengungkap itu. Berapa ember uang di rekening-rekening ajudan itu dan ke mana aliran dan darimana aliran itu mengalir," tutur Kamaruddin
Tak hanya itu, Kamaruddin juga meminta PPATK untuk turut memeriksa rekening bank dari orang yang selama ini 'tidak mau bicara'.
“Kenapa atas nama orang tidak bisa bicara, supaya dimintai keterangan dia tidak bisa ungkapkan, karena tidak bisa bicara," jelasnya.
Sementara itu, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan tanggapannya terkait keinginan pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak yang meminta PPATK mengusut aliran dana di rekening ajudan Ferdy Sambo.
BACA JUGA:Pesan Penting Jokowi untuk Penyanyi Cilik Farel Prayoga Sebelum Bikin Istana Bergoyang
BACA JUGA:Fokus Ketersediaan Spare Part di Indonesia Timur, Isuzu Luncurkan Part Depo Makassar
Ivan Yustiavanda Ivan selaku Ketua PPATK, mengatakan pihaknya dapat bekerja bila mempunyai data dan informasi yang vali, di mana sejauh ini PPATK banyak kasus terungkap berkat pengaduan dari masyarakat.
“Kami sering menerima laporan dari masyarakat, apalagi kalau didukung data-data yang valid," ujar Ivan.
Menyinggung soal kekayaan Ferdy Sambo, selama ini Ferdy Sambo sudah mendapat berbagai macam fasilitas negara untuk dapat menunjang pekerjaannya.