JAKARTA, DISWAY.ID - Diksi 'Gerombolan' yang disampaikan Effendi Simbolon menurut Komunikolog Emrus Sihombing berpotensi timbulkan kerenggangan sosial.
Inilah makna dan pentingnya komunikasi sangat substansial dalam relasi antar manusia di seluruh komunitas manusia, baik antar individu dan atau antar institusi (kelompok sosial).
"Jadi, harus dingat bahwa komunikasi bukan persoalan remeh-temeh," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya yang diterima Disway.id, Rabu 14 September 2022.
BACA JUGA:Presiden Ikut Dilecehkan Effendi Simbolon, Tony Eka Candra: FKPPI Ingatkan Segeralah Minta Maaf
Dikarakan Emrus, dengan komunikasi yang bernas bisa menimbulkan kohesi sosial semakin erat.
"Sebaliknya, dengan komunikasi yang buruk, misalnya pilihan diksi yang tidak tepat konteks dan timing, misalnya pemakaian diksi 'gerombolan' bisa timbulkan kerenggangan sosial," imbuhnya.
Sebagai persoalan komunikasi, maka penyelesaiannya dengan pertukaran simbol verbal dan non verbal di antara partisipan komunikasi.
"Untuk menyelesaikan persoalan terkait penggunaan diksi 'gerombolan,' yang mengemuka di ruang publik belakangan ini, sebagai komunikolog Indonesia, saya menyarankan agar segera dilakukan perjumpaan komunikasi antar Panglima dan Ketua DPR," saran Emrus Sihombing.
Ilustrasi: Effendi Simbolon, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman.-Syaiful Amri/Disway.id-Disway.id
BACA JUGA:Setelah Katakan 'TNI Seperti Gerombolan’ Akhirnya Effendi Simbolon Lakukan Klarifikasi
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah VIII Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Dan Putra-Putri TNI-POLRI (FKPPI) Provinsi Lampung Tony Eka Candra menganggap apa yang disampaikan Effendi Simbolon sangat irasional.
"Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI ikut dilecehkan Effendi Simbolon dalam pernyataannya. Maka kami sarankan segera minta maaf," terangnya.
Statement Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti 'gerombolan' dan menilai Panglima TNI tidak harmonis dengan KSAD TNI AD dinilai sebagai bagian dari upaya mendegradasi persatuan.
Ini terlihat jelas dari pernyataannya yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR-RI dengan Panglima TNI beserta Wakil Kepala Staf TNI-AD, Kepala Staf TNI-AL, Kepala Staf TNI-AU, dan Kementerian Pertahanan.