Untul diketahui, Program Vaksinasi Merdeka yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya, menjadi salah satu studi kasus yang diminta OECD, Lembaga yang telah berdiri sejak 1948 ini, untuk dipresentasikan.
Karena inovasi program Vaksinasi Merdeka yang menggunakan pendekatan komunikasi sosial, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (people centered), dinilai sejalan dengan rekomendasi OECD untuk para pengambil kebijakan di seluruh dunia.
“Vaksinasi merdeka mengawinkan tiga pendekatan yaitu behavioral insights, penggunaan teknologi digital serta kearifan sosial, gotong royong, yang berhasil melahirkan metode penyelengaraan vaksinasi yang kolosal di berbagai titik," tutur Devie Rahmawati, peneliti program Vokasi Universitas Indonesia.
BACA JUGA:Dilaporkan ke Bawaslu RI, Anies Baswedan Tanggapi Santai
"Dengan biaya penyelenggaraan yang efisien (cost per shoot US$ 0,6-1); pengelolaan ribuan relawan yang bekerja secara bersamaan di satu waktu secara masif; penyelenggaraan yang singkat (17 hari)," imbuhnya.
"Namun dengan dampak yang terukur yaitu capaian warga yang tervaksinasi lebih dari 97%, dimana sebelum hadirnya metode Vaksinasi Merdeka, capaian vaksinasi baru mencapai 33%,” paparnya.
Vaksinasi Merdeka menekankan pada kekuatan partisipasi aktif publik, yang diawali dengan pendekatan persuasif kepolisian melalui desain program yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik.
BACA JUGA:'Anies Presiden!' di Acara DPW, Ketum PPP Tegas Belum Putuskan Nama Capres, Kriterianya Diungkap
"Metode ini berhasil karena meninggalkan pendekatan Top Bottom menjadi Bottom Up, sehingga no one left behind,” seru Supriyanto, Kepala Posko Vaksinasi Merdeka Polda Metro Jaya.
Metode Vaksinasi Merdeka ini bukan hanya telah menjadi role model praktis penyelenggaraan vaksinasi di seluruh wilayah nusantara.
Namun terus berkembang menjadi platform yang mampu memfasilitasi semangat gotong royong (kerelawanan) masyarakat Indonesia dengan kekuatan teknologi, yang terus memberikan solusi terhadap berbagai tantangan sosial lain di luar masalah kesehatan.
“Kehadiran delegasi Indonesia merupakan sebuah pengakuan terhadap kebijakan dan program kolaborasi yang dijalankan di berbagai Kementerian, Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil, Komunitas, Kampus, Swasta, Media serta masyarakat di akar rumput,” tutup Ardilla Amry.