JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti menyebutkan bahwa pihaknya masih belum menentukan penyebaran obat antidotum di DKI Jakarta.
Sedangkan pendistribusian obat gagal ginjal akut tunggu arahan dari Kemenkes yang diimpor dari beberapa negara.
"Tentu kebijakannya ada di Kemenkes, jadi kami mengikuti sesuai arahan Kemenkes," ujar Widyastuti saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Oktober 2022.
"Semua antidot yang ada di Kemenkes dikelola dan akan didistribusikan ke wilayah yang memang melakukan perawatan dan ada kasusnya," lanjutnya.
BACA JUGA:Beri Kesaksian di Kasus Pembunuhan Brigadir J, Rosti Simanjuntak : Anak saya dihabisi
Tidak hanya itu, dirinya juga belum mengetahui secara pasti berapa jumlah obat antidotum yang diterima pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurutnya hal-hal tersebut hanya bisa disampaikan langsung oleh pihak Kemenkes RI lantara itu merupakan kebijakannya selaku Pemerintah Pusat.
"Tentu yang tahu persis mereka, karena langsung ke fasilitas kesehatan yang akan melakukan perawatan. Mungkin bisa nanti temen-temen Kemenkes yang bisa menyampaikan," jelas Widyastuti.
BACA JUGA:Tangis Histeris Ibu Brigadir J Merasakan Sakit dengan 'Mata Terbuka': Anak Saya Dicabut Nyawanya
BACA JUGA:Ucapan Pasrah Brigadir J ke Vera Mareta Terungkap: 'Nikah Nanti, Punya Anak Kalian'
"Jadi didistribusikan ke fasilitas kesehatan yang melakukan perawatan," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mempercepat kedatangan Fomepizole sebagai pengobatan pasien dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal atau Acute Kidney Injuries (AKI).
Obat antidotum ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh pasien.
Diketahui 10 dari 11 pasien AKI yang mengkonsumsi obat sirup yang diduga tercemar senyawa kimia tertentu berangsur membaik kondisinya setelah meminum obat ini selama dalam perawatan di rumah sakit rujukan RSCM.