"Tapi dengan entengnya, BIN menyatakan itu bukan personel kami. Kesimpulan saya dari kasus ini, permintah dan aparat menganggap publik 'termasuk saya di dalamnya' itu buta, tuli, dan tolo***" ujar Soenarko.
"Sehingga terima saja apa yang disampaikan, apa yang disampaikan Kapolda, apa yang disampaikan BIN segala macam aparat, termasuk apa yang disampaikan Komnas HAM," tandasnya.
Menurut Soenarko juga banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ungkapkan saat menyikapi kasus KM 50 ini.
BACA JUGA:6 Komitmen AVPN Sambut KTT G20 di Bali
"Yang jelas kesimpulan saya yang berkaitan dengan kasus ini yang sudah dilaporkan ke Presiden, apalagi ada pernyataan dari Menkopolhukam bahwa ini cuma imajinasi atau TP3 tidak memberikan laporan atau sebagainya sangat menusuk hati orang yang berpendidikan," tegasnya.
Di sisi lain, Politisi Gerindra, Fadli Zon mengaku tidak yakin jika 6 Laskar FPI melakukan perlawanan seperti yang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian.
Fadli Zon kemudian menyoroti soal skenario KM 50 yang polanya dianggap mirip seperti kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J.
Fadli Zon menduga skenario tersebut disusun sedemikian rupa hingga terihat adanya kemiripan satu sama lain.
Hal ini diungkapkan oleh Fadli Zon di kanal YouTube Refly Harun.
"Ini yang membuat masyarakat setelah mencuatnya kasus Sambo kan skenarionya memang dibuat sedemikian rupa, bahwa terjadi sebuah triger pelecehan dan tembak-menembak, CCTV rusak," ujar Fadli Zon.
BACA JUGA:Komitmen Hyundai Dukung Penggunaan Kendaraan Listrik G20, Hadirkan Fasilitas Service dan Spare Parts
"Tembak menembak adalah alasan klasik terjadi perlawanan, maka polisi harus membela diri, makanya dia (polisi) berhak menembak untuk bertahan. Tapi itu harus dibuktikan," ucap Fadli Zon.
Ucapan Fadli Zon ini mengarah pada penembakan Brigadir J, semula dikabarkan tembak-menembak namun nyatanya hal itu direkayasa Ferdy Sambo.
"Orang tentu akan berpikir lakukan flashback, bisa saja ini terjadi polanya sama mirip, ada CCTV rusak, tembak-menembak, ada barang bukti hilang, bahkan KM 50 dihilangkan, ini lebih konyol lagi bagaimana jalan yang merupakan rest area dihilangkan," ujarnya.
"Ini nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada kayak gini, ini sangat brutal dan harus ada keadilan," tegasnya.