"Kita akan pilah-pilah mereka yang berhak dapat subsidi dan mereka yang tak berhak maka harus buat kartu. Kalau itu berhasil, maka subsidi bisa diberikan ke sektor lain," kata Menhub Budi Karya.
Terpisah, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, kebijakan baru soal tarif KRL tersebut agar subsidi lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:Alasan Jokowi Larang Jual Rokok Batangan Tegas, Singgung Kesehatan Masyarakat
BACA JUGA:Gembira Naik Kereta Tanpa Masinis, Jokowi Ingin LRT Jabodetabek Resmi Operasi Juli 2023
Subsidi Public Service Obligation (PSO) diberikan kepada pengguna jasa KRL yang layak mendapatkan subsidi.
Sedangkan untuk pengguna jasa KRL yang sudah memiliki pendapatan lebih atau kelas ekonomi menengah atas, maka membayar tarif sesuai dengan harga operasi komersial Kereta Api (KA).
Sementara data yang digunakan nantinya untuk proses penyeleksian masyarakat yang layak dan tidak layak mendapat subsidi diperoleh dari instansi terkait.
"Bagaimana implementasinya sedang kami kaji yang paling tepat," ujar Risal.