JPU kemudian menjelaskan adanya 8 hal mengapa pihaknya menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa Teddy Minahasa.
Pertama yakni Teddy diketahui telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu jaringannya.
Kemudian yang kedua, Teddy yang merupakan anggota polisi, malah justru menjadi pelaku peredaran narkoba, paslanya pangkat Teddy saat melakukan peredaran narkoba tersebut bukan pangkat biasa, yakni Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Dengan jabatan Kapolda, JPU mengatakan seharunya Teddy bisa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
BACA JUGA:Resmikan KEK Lido, Jokowi: Dimanfaatkan Betul oleh Pak Hary Tanoe
"Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda," ujarnya.
Dengan melakukan peredaran narkoba, JPU mengatakan Perbuatan Teddy Minahasa juga tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik dan bisa dipercaya masyarakat.
Ketiga, Teddy yang Jendral Bintang Dua Kepolisian namun justru edarkan narkoba yang membuat institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personel, jadi tercoreng di masyarakat.
Keempat Teddy merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Kemudian kelima, terdakwa Teddy juga sering kali memberikan keterangan palsu di persidangan dan tidak mau mengakui perbuatannya.
Teddy Minahasa (kiri) dan Linda Pujiastuti (kanan)-Kolase -disway.id-
"Enam, terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan," ujarnya.
Kemudian yang ketujuh, Teddy senagai Jendal Polri Bintang Dua mengkhianati perintah presiden mengenai penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Kemudian ke delapan, dengan menjadi pelaku peredaran narkoba, Teddy terbukti tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.
"Hal yang meringankan, tidak ada," ujarnya