Selain itu bagi buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah serta buruh yang bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus.
Tidak ketinggalan jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat, buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk dan adanya sanksi pidana yang dihapus.
BACA JUGA:Gary Neville Kecam Penampilan David De Gea dan Harry Maguire Vs Sevilla: 'Saya Tak Suka!'
BACA JUGA:Katalog Promo JSM Superindo Terbaru Hari Ini, Jumat 21 April 2023
Adapun tuntutan dari petani terkait dengan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat.
Hal lain yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya.
Serta dihapusnya sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya.
Seruan agar ketentuan mengenai parliamentary threshold dicabut, karena Partai Buruh memandang parliamenthary threshold mengancam demokrasi.
“Dalam simulasi yang dibuat, Partai Buruh berkeyakinan mendapat 30 kursi di 16 provinsi dan 29 dapil,” kata Said Iqbal.
BACA JUGA:Setengah Lebaran
Namun demikian, dari 30 kursi tersebut, jumlah suara yang didapat hanya 4,5 juta, di mana kursi yang didapat Partai Buruh dengan mengambil kursi kedua terakhir.
Contoh di Jabar V ada 9 kursi, maka Partai Buruh memproyeksikan mendapat kursi ke 8.
“Total suara yang bisa didapat adalah 4,5 juta. Sedangkan parliamentary threshold 2024 diperkirakan 6 juta suara. Kan nggak adil. Mengancam demokrasi. Masak suara kami hangus hanya karena tidak mencapai 6 juta suara,” ujar Said Iqbal.
Tak hanya itu Partai Buruh juga menilai RUU Kesehatan tidak sejalan dengan prinsip jaminan sosial, karena akan menempatkan BPJS di bawah kementerian.
BACA JUGA:Rian Mahendra Malah Senang Banyak Komplain, Penumpang PO Kencana Menunggu Lama, Sudah Mulai...