JAKARTA, DISWAY.ID - Sebanyak 337 data warga di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga bocor.
Isu tersebut mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia mengungkapkan di akun Twitter.
Adapun data itu diduga berisi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), hingga nomor akta lahir dan nikah.
Dugaan kebocoran data Dukcapil mencuat pada Minggu 16 Juli 2023 malam.
BACA JUGA:Nasib Ribuan Siswa di Jabar yang Ketahuan Ganti Domisili di KK, Disdik: 'Bisa Masuk ke Sekolah Lain, Tapi...'
Ratusan juta data itu disebut dijual di forum peretas, BreachForum.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi lantas buka suara terkait dugaan kebocoran tersebut.
“Terkait dengan kasus dugaan kebocoran database dukcapil yang ada di breachforums, kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan. Yakni audit investigasi, dan mitigasi preventif,” terang Teguh dalam siaran persnya, Senin 17 Juli 2023.
BACA JUGA:3 Manfaat Mandi Air Dingin di Pagi Hari untuk Kesehatan, Ternyata Bukan Cuma Segar Lho
Teguh juga menyampaikan jika audit investigasi dan mitigasi preventif sudah dijalankan.
Menurutnya, data yang diduga bocor itu tidak sama dengan data kependudukan di Dukcapil.
“Untuk sementara, yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di breachforums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini,” tandasnya.
BACA JUGA: Desas-desus Dugaan Pungli Seleksi Wasit Liga 1 Berujung Pemanggilan Erick Thohir, Polri: Yang Ditunjuk Saudara A
Polri Dalami Dugaan Kebocoran Data, Diduga Ulah Hacker Bjorka
Sebelumnya, Mabes Polri merespons isu soal adanya kebocoran data Polri yang diduga dilakukan hacker Bjorka.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan saat ini Direktorat Siber Polri masih terus mendalami kebocoran data yang di lakukan oleh Bjorka.
“Dari Direktorat Siber Polri hingga saat ini masih terus dalami,” katanya di Mabes Polri, Selasa, 30 Mei 2023.
Dalam hal ini, kata Ramadhan, Polri juga bekerja sama dengan stakeholder lainnya.
“Tentu kami akan bekerja sama dengan stakeholder siber lainnya, yaitu Badan Intelijen Strategi (BAIS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Kominfo,” ucapnya.
Kendati demikian, Ramadhan enggan berspekulasi lebih jauh terkait apakah data yang beredar di media sosial itu benar milik Polri atau bukan.