Selaras dengan Desmawati, Suryati, warga asal Aceh yang menerima program BPBL juga berterima kasih atas bantuan ini.
Suryati mengatakan sebelum mendapat bantuan pemasangan listrik gratis ini, dirinya menyalur listrik dari rumah orang tuanya.
“Dengan bantuan ini, sekarang saya jadi punya meter sendiri. Terima kasih PLN dan Pemerintah,” ucap Suryati.
Seperti disampaikan Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Budiarto Hari Purnomo, tujuan pemerintah menggulirkan program BPBL adalah untuk memeratakan akses listrik ke seluruh Indonesia.
Untuk itu, Pemerintah akan terus meningkatkan program BPBL yang kini memasuki tahun kedua tersebut.
BACA JUGA:Penyanyi Sinead O'Connor Meninggal Dunia
BACA JUGA:Real Madrid Permalukan Setan Merah 2-0, Bellingham dan Joselu Bikin Onana Mingkem!
"Kalau tahun lalu meteran yang diberikan 450 VA, untuk tahun ini listrik yang diberikan 900 VA. Tarif listrik yang diberikan juga merupakan tarif subsidi," ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen perseroan untuk mendukung program BPBL sebagai upaya mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen pada 2024.
Dalam prosesnya, PLN senantiasa bersinergi dengan semua pihak demi mewujudkan energi berkeadilan sehingga bisa membantu mendorong roda perekonomian.
“Ini merupakan bentuk upaya dukungan PLN terhadap program yang dirancang oleh pemerintah, di mana semua masyarakat dapat merasakan dan mengakses listrik. Semoga dengan adanya listrik ini, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian,” pungkas Darmawan.
BACA JUGA:Sabar, Yamaha E01 Masih Tahap Uji Coba, Belum dijual di Indonesia
Setiap penerima bantuan BPBL akan mendapatkan penyambungan baru listrik secara gratis disertai pemasangan instalasi listriknya.
Selain itu, penerima juga dibebaskan dari biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan mendapat pengisian token listrik perdana sebesar Rp 100 ribu.
Adapun calon penerima BPBL adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, yang berdomisili di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T) atau memenuhi kriteria sebagai calon Penerima BPBL.