BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Diperiksa di Bareskrim Polri Atas Dugaan Pemerasan Oleh Pimpinan KPK
BACA JUGA:Kondisi Istri dari Bapak yang Tewas Bersama Anak di Koja Diungkap Kepolisian
“Satu kartu yaitu KTP untuk untuk semua program sosial,” imbuhnya.
Disisilain, Ketua Divisi Kampanye Nasional Bappilu DPP Partai Hanura, Jimmy Charles Kawengian juga menambahkan bahwa masyarakat membutuhkan program-program yang benar-benar baru dan relevan dengan kebutuhan mereka, bukan sekadar menduplikasi program yang sudah ada.
Dia menilai bahwa banyak lapisan masyarakat telah terlindungi oleh program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga ada kebutuhan untuk terus berinovasi.
Jimmy menekankan pentingnya menyentuh semua kalangan masyarakat dengan program-program yang bersifat inklusif.
BACA JUGA:Bakal Konser Perdana di Jakarta Esok Hari, Member JO1 Ngaku Grogi
BACA JUGA:Besok Tilang Uji Emisi Serentak Dilakukan di Jakarta, Jajaran Kepolisian dan Dishub Turut Dilibatkan
“Rakyat Indonesia membutuhkan program-program baru yang benar-benar menyentuh di semua kalangan bukan program sudah lama lalu dijiplak dan dikasih bumbu akhirnya tapi semuanya sama saja,” kata Jimmy.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengumumkan bahwa MenkoPolhukam Mahfud MD akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Pengumuman ini disampaikan di Kantor DPP PDI Perjuangan yang secara langsung juga meresmikan duet Ganjar-Mahfud.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka cawapres yang dipilih PDI Perjuangan yang akan mendampingi bapak Ganjar adalah Profesor Mahfud MD,” ucap Megawati pada 18 Oktober 2023 lalu.
BACA JUGA:Dalami Dugaan Pembunuhan Petugas Imigrasi, 13 Saksi Diperiksa
Megawati menegaskan bahwa Mahfud MD dipilih sebagai cawapres PDI Perjuangan karena rekam jejaknya yang sangat luas dalam berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia.
Mahfud telah berkarir di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM dalam kabinet Presiden Joko Widodo.