Ia bahkan menilai ini sinyalemen adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
BACA JUGA:Mayoritas Masyarakat Tak Suka Kampanye Pemilu Lewat Spanduk dan Baliho
"Kami minta semuanya untuk pukul kentungan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tegasnya.
Jazilul menambahkan, keperpihakan presiden akan membuat pandangan rakyat menjadi sensitif.
Sebab hal itu menimbulkan spekulasi jika Presiden memang menginginkan kekuasaannya berlanjut, secara tidak langsung.
"Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," jelasnya.
BACA JUGA:Jreng! Kejagung Kembali Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa
Jazilul menyebut keberpihakan pada nepotisme atau KKN menyebabkan kesenjengan sosial.
Padahal dalam reformasi 1998, nepotisme haram dilakukan karena mencoreng ketidakadilan pemerintah.
"Saya perlu ingatkan kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintah yang tidak bersih dan berwibawa," bebernya.
BACA JUGA:Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Jawab Isu Menteri Mundur dari Kabinet
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Asalkan...
Jokowi mengatakan sebelumnya bahwa Presiden punya hak berdemokrasi dan berpolitik.
Oleh karena itu menurutnya, Presiden pun boleh berkampanye dan berpihak.
Asalkan, kata Jokowi, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik semua orang," buka Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu.