Nurani'98 Minta KPK Periksa Harta Kekayaan Mantan Presiden Jokowi dan Keluarga Periode

JAKARTA, DISWAY.ID-- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti yang tergabung dalam Nurani'98, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa harta kekayaan mantan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya.

"Mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir," kata Ray di Gedung Merah Putih KPK kepada wartawan pada Selasa, 7 Januari 2025.

BACA JUGA:Rumah Hasto di Bekasi Digeledah KPK, Dijaga Ketat Satgas Berbaret Merah!

BACA JUGA:Rumah Pribadi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi Digeledah KPK!

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Jokowi selama 10 tahun terakhir meningkat signifikan sebesar 186,2 persen.

Ray menjelaskan bahwa laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup menjadi bukti adanya dugaan tindak korupsi selama satu dekade masa kepemimpinannya.

Tak hanya itu, Ray juga meminta kepada KPK untuk bertindak tegas dengan segera memanggil Jokowi dan keluarganya untuk mendalami bukti-bukti tersebut. 

BACA JUGA:Mantan Anggota DPR, Riezky Aprilia Diperiksa KPK soal Upaya Pencalonan Harun Masiku

BACA JUGA:KPK Panggil Eks Anggota DPR Riezky Aprilia Soal Kasus Harun Masiku

Kemudian, meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan agar Jokowi dapat ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan/atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya, dan segera tingkatkan ke tahap penyidikan," lanjutnya.

Berdasarkan data LHKPN yang tersedia di situs e-LHKPN KPK, harta kekayaan Jokowi pada 2014 tercatat sebesar Rp33,47 miliar. Sementara itu, data terakhir per 31 Desember 2023 menunjukkan harta kekayaannya telah mencapai Rp95,82 miliar.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Perintahkan KPK Awasi Penyelenggaraan Haji 2025

BACA JUGA:Dokumen di Kabag Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI Disita KPK

Sumber: