JAKARTA, DISWAY.ID-- Program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi perbincangan di tengah Pemilu 2024 yang sedang berlangsung ini.
Bansos yang nyaris sebesar Rp 500 Triliun pada tahun 2024 ini ramai disorot, karena penyalurannya bersamaan Pemilu atau menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Apalagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terlihat aktif membagikan bantuan langsung tunai (BLT) ke sejumlah wilayah.
Sorotan terhadap Bansos tersebut di antaranya datang dari Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres kelima kemarin.
Dikatakannya, bansos harusnya difokuskan untuk para penerimanya dan bukan pemberinya, sehingga pemberiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan.
"Maka bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima, kalau penerima butuhnya bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Jangan menghilangkan semua, dijadikan sesuai kebutuhan. Itu yang disebut bansos tanpa pamrih," kata Anies.
Senada Anies, Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo juga menyorot Bansos yang sedang digulirkan pemerintah.
Dia mengingatkan bansos merupakan hak rakyat yang harus dibagikan secara tepat sasaran dan waktu.
BACA JUGA:Anies dan Ganjar Sentil Bansos saat Debat: Bukan Dirapel dan Dibagikan di Pinggir Jalan!
"Tugas negara adalah memastikan hal itu (bansos), tepat sasaran dan tepat waktu. Dan kami berusul, bantuannya ganti aja deh, bantuan kesejahteraan rakyat, dan tujuan adalah menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," ujarnya.
Diketahui, Presiden Jokowi tengah menggulirkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Anggaran BLT Risiko Pangan tersebut mencapai Rp 11,2 triliun dengan jumlah penerima 18,8 juta orang sebesar Rp 600 ribu.
Pemerintah menyebutkan, pemberian BLT bertujuan mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).