BACA JUGA:Kemenhan Bakal Bangun Rumah Sakit TNI di Gaza
Dalam laporan MSN disebutkan, Militer Qatar mengetahui jika Prabowo akan kembali berkontestasi di Pilpres 2024. Sehingga Prabowo sempat berkunjung ke Doha pada Januari 2023, dan saat kunjungan itu cashback tersebut ditawarkan.
Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, menurut msn.com, menyetujui kesepakatan tersebut. Prabowo dilaporkan telah menerima US$ 20 juta atau Rp312,3 miliar dari total cashback 7 persen tersebut.
Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.
"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.
BACA JUGA:Tersangka Korupsi Satelit Kemenhan Seret WNA dan Purnawirana TNI, Kerugian Tembus Rp 453 miliar
Dalam hal ini, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.
"Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein.
Hussein mendesak pimpinan Komisi I DPR RI yang berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, ia berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.
Pembelian pesawat tempur bekas oleh Kemenhan sempat disinggung calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu.
Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.