JAKARTA, DISWAY.ID - Baru saja tayang, film dokumenter Dirty Vote sudah menuai pro dan kontra.
Menanggapi film itu, Deputi Hukum Tempat Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, film tersebut merupakan sebuah pendidikan politik yang sangat bagus. Apa yang diungkap dalam film itu bukan sesuatu yang baru.
"Jadi jangan baper lah. Jangan sedikit-sedikit melapor ke kepolisian, inikan tidak sehat dan tidak mendidik buat kita sebagai bangsa," ujarnya saat melakukan preskon di Media Centre Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 11 Februari 2024.
BACA JUGA:TKN Tanggapi Film Dirty Vote: Sangat Tidak Argumentative
Todung mengingatkan, jika pelanggaran dan potensi pelanggaran yang terjadi di Indonesia sangatlah masif.
"Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan atau mendegradasi penyelenggara pemilu menurut saya tidak tepat sama sekali," ujarnya.
Pria asal Sumatera Utara itu, menyatakan dengan tegas.
Bahwa dia tidak sependapat dengan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman.
Karena menurutnya, itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik dan masyarakat.
BACA JUGA:Buruan Cuma 3 Hari, Ini Sinopsis Film Turning Red yang Tayang di Bioskop
Todung berpesan, agar kita dewasa dalam menyikapi sebuah persoalan.
"Karena kita sudah cukup lama berdemokrasi, dan jangan kita membuat set back dalam demokrasi kita," tegasnya.
Film Dokumenter Dirty Vote merupakan sebuah karya Dandhy Laksono mengenai potensi kecurangan di pemilu 2024.
Terdapat 3 orang ahli hukum tata negara.
Yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.