JAKARTA, DISWAY.ID - Keuangan inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat, merupakan salah satu pilar dalam strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh sebab itulah, Pemerintah dengan giat terus menggencarkan pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ke Kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat (19/04), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas upaya dalam mendorong tingkat inklusivitas keuangan tersebut, salah satunya melalui digitalisasi.
BACA JUGA:Pendaftran CPNS dan PPPK Kejaksaan 2024 Sediakan 11.030 Formasi, Kapan Mulai Dibuka?
BACA JUGA:Rupiah Melemah Kena Getah Konflik Israel VS Iran, Ini Langkah Agus Gumiwang
Dengan mempertimbangkan kecukupan resources yang dimiliki oleh Tony Blair Institute (TBI) diharapkan dapat mendukung upaya digitalisasi tersebut.
" Kita ingin mendorong agar digitalisasi sifatnya inklusif jadi tentu kita bicara mengenai infrastruktur digital mengenai data center, regulasi Artificial Intelligent (AI), hingga cyber security," Ungkap Menko Airlangga dalam sesi doorstop.
Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa keduanya juga membahas seputar transisi energi, terutama terkait Just Energy Transition Partnership (JETPI), Asia Zero Emission Community (AZEC).
Hingga upaya merealisasikan transisi energi salah satunya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipersiapkan sebesar 1,2 GigaWatt.
Isu geopolitik yang saat ini sedang mencuat juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
BACA JUGA:Gus Halim Dorong Jajaran Kemendes PDTT Semangat dalam Bekerja JUGA:Aturan Impor Barang Kiriman PMI dan Barang Pribadi Penumpang Bakal Revisi Kembali
BACA JUGA:Awas Banyak Lowongan Kerja Palsu Pasca Lebaran, Kemnaker Bongkar Ciri-ciri Info Loker Bodong!
Konflik di kawasan Timur Tengah yang terjadi saat ini tentu menjadi permasalahan yang tidak diinginkan oleh berbagai negara, sehingga lebih memilih untuk menahan diri.
Bagi kepentingan Indonesia sendiri, stabilitas geopolitik diharapkan akan kian kondusif agar dapat memberikan dampak yang lebih baik terutama bagi kondisi perekonomian nasional.
" Pertama tentu kita harus jaga kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan damai, sehingga jika kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan bebas konflik maka pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong. Ke depan, kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu kawasan yang menjadi perhatian dunia, sehingga tentu di antara kawasan Indo-Pasifik posisi Indonesia sangat strategis, dan untuk itu Tony Blair Institute siap membantu," Pungkas Airlangga.