“ Semua pengalaman orang-orang yang melawan penjajah, ketika mereka merdeka dan memperoleh hak-hak dan negaranya, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan kekuatan tempur yang mereka bela berubah menjadi tentara nasional,” ujarnya.
Selama bertahun-tahun, Hamas terkadang melunakkan posisi publiknya sehubungan dengan kemungkinan berdirinya negara Palestina berdampingan dengan Israel.
BACA JUGA:Komandan Pasukan Khusus Israel Mengundurkan Diri, Gagal Hentikan Operasi Badai Al-Aqsa Hamas
BACA JUGA:TikToker Eva Evans Ditemukan Tewas Bunuh Diri, Dipicu Masalah Asmara
Namun program politiknya masih secara resmi menolak segala alternatif selain pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga laut mengacu pada wilayah yang terbentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, yang mencakup wilayah yang kini menjadi wilayah Israel.
Al-Hayya tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Palestina dengan Israel atau merupakan langkah sementara menuju tujuan kelompok tersebut untuk menghancurkan Israel.
Ophir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menolak mengomentari komentar Al-Hayya, dan menyebutnya sebagai teroris tingkat tinggi.
Namun dia mengatakan Hamas telah melanggar gencatan senjata sebelumnya dengan serangannya pada 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.
Pemboman dan serangan darat Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina.
BACA JUGA:Kejutan! Kate Middleton Dapat Gelar Baru dari Raja Charles Tepat di Hari Ultah Pangeran Louis
BACA JUGA:Taiwan Bakal Hempaskan 760 Patung Pemimpin Tiongkok Chiang Kai Shek
Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat , dan membuat sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi.
“ Pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menetapkan misi untuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas di Gaza, membebaskan para sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak menimbulkan ancaman bagi Israel dan seluruh dunia beradab di masa depan,” katanya.
Belum ada reaksi langsung dari PLO atau Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah, pemerintah otonom yang diakui secara internasional yang diusir Hamas ketika mereka merebut Gaza pada tahun 2007.
Setahun setelah memenangkan pemilihan parlemen Palestina. Setelah pengambilalihan Gaza oleh Hamas, Otoritas Palestina dibiarkan mengelola kantong-kantong semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel.
BACA JUGA:Korban Kuburan Massal Gaza Tembus 300 Jenazah, PBB: Korban Ditelanjangi dan Tangan Terikat