JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah Indonesia gencar dalam memainkan peran Politik Bebas Aktifnya dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya terhadap konflik Israel-Palestina.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani menjelaskan, salah satu langkah konsisten yang digaungkan Indonesia.
Seperti mendorong Solusi Dua Negara (Two State Solution) dengan parameter yang jelas sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
BACA JUGA:Bos IKN Mundur, Bagaimana Nasib Investor Aguan Cs Selanjutnya
BACA JUGA:Kejagung Periksa Adik dari Harvey Moeis Terkait Kasus Dugaan Korupsi Timah
Jailani menjelaskan, Two State Solution yang diinginkan Indonesia memiliki tiga parameter utama.
Pertama, kata Jailani, Indonesia menginginkan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dengan batas negara. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak puluhan tahun silam tepatnya 1967.
Kedua, Indonesia juga menghendaki penghentian pembangunan pemukiman warga Israel di West Bank dan Gaza.
“Masyarakat internasional sangat prihatin karena kita ketahui bahwa Israel terus secara masif melaakukan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Westbank secara masif. Dan itu yang kita tidak kehendaki,” ujar Jailani dikutip pada Selasa, 4 Juni 2024.
Selanjutnya, mengembalikan dengan penuh hak-hak bagi pengungsi Palestina akibat peristiwa pada 1948.
BACA JUGA:Menhub Budi Karya Targetkan Bandara IKN Beroperasi 1 Agustus 2024
BACA JUGA:Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli
“Kita ketahui pada peristiwa Naba pada 1948, lebih dari ratusan ribu orang Palestina telah terusir dari kota-kota dan desa-desanya. Mereka menuntut memiliki akses kembali terhadap tanah,” ujarnya.
Dalam hal ini, Jailani mengakui, untuk mewujudkan Two State Solution merupakan hal yang sangat sulit.
Pasalnya terdapat penolakan dari berbagai negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat.