BACA JUGA:Pahala Nainggolan Ungkap Kriteria Calon Pimpinan KPK, Integritas yang Utama!
Tak ayal, orang tua memiliki kepanikan untuk segera mendaftarkan anaknya hingga situs pendaftaran eror pada awal-awal pembukaan.
"Di kota-kota yang lain begitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga dikasihnya error, orang tua langsung panik," bebernya.
Kendala pendaftaran ini lantas turut memperluas peluang CPDB tidak lolos karena ada orang lain yang lancar, tapi ada yang error.
BACA JUGA:Luhut Ungkap Bioetanol Belum Bisa Gantikan BBM Pertalite Tahun Ini
BACA JUGA:Tawuran di Kampung Bahari Bikin Perjalanan KRL Ancol-Tanjung Priok Terhenti, Ini Penjelasan KCI
"Kalau misal ada kepastian jaminan semua anak Indonesia kebagian kursi, pasti mau sistemya eror ya santai saja," imbuhnya.
Ubaid menyimulasikan PPDB di DKI Jakarta yang tidak tertampung di SMP sebanyak 80.000 dan 90.000 untuk jenjang SMA atau SMK.
Walaupun menggunakan skema PPDB Bersama dengan melibatkan swasta, kata Ubaid, itu hanya menampung tambahan kursi 8426 kursi.
"Gagal di PPDB Bersama dan PPDB di sekolah negeri, mau tidak mau ada 161.797 anak yang pasti masuk swasta," tandasnya.
BACA JUGA:Kapan Paus Fransiskus Datang ke Indonesia? Catat Jadwal dan Agendanya
BACA JUGA:Peraturan Menggunakan 8 Pemain Asing di Semua Kompetisi Asia, Erick Thohir: Ada Regulasi AFC Terbaru
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, sistem rebutan kursi yang diakibatkan kekurangan kuota ini karena ada pertimbangan terkait kualitas sekolah.
"Karena kualitasnya tidak sama, akhirnya orang berebut kursi. Harus negeri yang favorit," tandasnya.
Meski orang tua tidak bisa menyediakan pendidikan negeri untuk semua anak, ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.
"Kalau swasta dan negeri kualitasnya sama, saya rasa orang tuanya waras saja. Dia akan pergi ke sekolah yang kira-kira bisa menjamin anak-anaknya ke jenjang berikutnya lebih baik," tambahnya.