JAKARTA, DISWAY.ID-- Penasihat Hukum dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menganggap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semena-mena dalam menyita barang-barang milik kliennya.
Oleh karenanya, kuasa hukum melaporkan tindakan penyidik KPK tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Berdasarkan pantauan disway.id dilokasi, Ronny datang melapor ke Gedung ACLC KPK pada pukul 12.56 WIB bersama dua orang rekannya.
"Kami lihat disini dugaan kami bahwa pemanggilan Sekjen PDI-Perjuangan kemarin itu tujuannya bukan untuk memeriksa Mas Hasto Kristiyanto, tetapi upaya untuk mengambil menyita barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, dengan cara yang ugal-ugalan," ujar Ronny Talapessy kepada wartawan pada Selasa, 11 Juni 2024.
Ronny mengungkapkan, kronologi ketika staf dari Sekjen PDIP yang bernama Kusnadi, untuk menemui Hasto di ruang penyidik.
"Caranya, salah satu penyidik bernama rosa turun ke bawah memanggil staf dari pak sekjen bernama kusnadi seolah-olah, pak sekjen, mas hasto memanggil saudara Kusnadi," tuturnya
"Sehingga beliau secara spontan mengikuti, yang disampaikan akhirnya masuk ke dalam gedung KPK ke lantai 2. Ternyata panggilan dari Mas Hasto itu tidak ada. Kita punya alat buktinya," lanjutnya.
Menurut Ronny, prosedur yang dilakukan KPK tersebut salah karena seolah-olah menjebak Kusnadi yang bukan merupakan objek panggilan sebagai saksi.
BACA JUGA:Sewot Tas dan HP Milik Hasto Disita KPK, Kronologinya Diungkap Jubir PDIP: Itu Melanggar
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tak terima tas dan hanphonenya disita penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan.
Hasto diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode yang menjerat mantan caleg PDIP yang kini buron, Harun Masiku.
Hasto mengatakan, di tengah proses pemeriksaan yang dijalaninya, seorang stafnya bernama Kusnadi dipanggil penyidik.
Kusnadi diminta penyidik menyerahkan tas dan handphone (HP) milik Hasto untuk disita.
"Tasnya dan handphone atas nama saya disita," katanya pada Senin, 20 Juni 2024 di Halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.