JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini sedang mapping atau menyusun konsep kebutuhan pasar kerja, bisa menjangkau hingga 10 tahun kedepan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenko Perekonomian turut menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan.
Asdep Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Chairul Saleh mengatakan, bahwasanya pihaknya saat ini membutuhkan masukan dari para pelaku industri.
BACA JUGA:Aplikasi Online Bisa Ancam UMKM Lokal, Begini Respon Kemenko Ekonomi
BACA JUGA:Pasca Pencabutan Izin Usaha Travel Haji dan Umroh Nakal, Ini yang Dikhawatirkan Gus Yaqut
"Pemerintah kan bukan juru ramal ya, jadi pelaku industrinya juga harus tahu, dia arah bisnis transformasi evolusi bisnisnya ke arah mana, itu menjadi hal yang krusial. Perlu ada dialog antara pemerintah dan pelaku industrinya," paparnya.
Saat ini, lanjut Chairul Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyusun rancangan perpres tentang penguatan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.
"Perlu kami sampaikan saat ini progresnya, telah selesai harmonisasi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kemenko akan segera surati presiden untuk penetapannya," tandasnya.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespon soal data 10 juta anak muda tak bekerja dan tak berkegiatan.
Asdep Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Chairul Saleh merespon bahwasanya pemerintah sudah menawarkan solusi yaitu para anak muda tersebut bisa mengikuti program pra kerja.
BACA JUGA:Jaga Kesejahteraan Petani, Pemerintah Akhirnya Resmi Menaikkan HET Beras
Pra kerja ini kata Chairul fungsikan untuk menyerap lulusan yang memang belum bekerja, namun masih dalam angkatan produktif.
"Jadi di prakerja ini, anak-anak muda usia produktif bisa update skill terus," terang Chairul.