Ribka mengatakan, peristiwa Gambir itu terjadi saat dirinya ingin ke Depdagri.
Namun, setelah itu dihandang dan diserbu.
BACA JUGA: Banyak Hadiah Menarik Pertamina Buka Booth di GIIAS 2024
BACA JUGA: Korban Pemalsuan Dokumen RUPSLB Desak Bareskrim Segera Periksa Eks Gubernur Sumsel
"Saya sempat menyelamatkan Ketua DPC Jakarta Barat. Saya mendapat tugas dari ibu ketua umum, karena saya dokter untuk menjaga kesehatan siapa yang hadir di tempat di sini. Dari semua kelompok-kelompok, ada mahasiswa, PIJAR, ALDERA, FORKOT, ada PRD, juga PDI Segi Lima,” tutur Ribka.
Ribka mengungkapkan, sebenarnya sudah jauh-jauh hari mendengar kabar penyerbuan, yang kemudian jatuh pada 27 Juli 1996.
"Akhirnya jadi sabtu kelabu. Makanya, 28 tahun ini luar biasa, pas jatuh di hari sabtu. Sabtu jam 05.00 pagi, belum ada handphone, adanya pager 'DPP sudah diserbu'," tutur dia.
Ribka yang mendengar kabar tersebut, langsung lari dari Ciledug dan hanya bisa sampai di YLBHI.
"Di YLBHI saya merawat orang dan menjahit. Klinik saya di sini (DPP PDI) sudah hangus. Saya suruh teman di PRD ke klinik, saya menjahit benang jahit baju tanpa bius. Termasuk Munir kelingking sebelah kiri dihantam, dia remuk," cerita dia.
BACA JUGA: Telin dan BW Digital Tingkatkan Konektivitas Antar Data Center Dengan Kabel Baru Indonesia-Singapura
BACA JUGA: MMB SIL UI Edukasi Lansia di Sawangan Untuk Siap Hadapi Perubahan Iklim
Meski tanpa bius, dan benang jahit baju, menurut Ribka, jaitan yang di balutnya tidak ada infeksi. “Karena itulah setiap tahun saya mendisiplinkan diri untuk selalu memperingati dan hadir,” tuturnya.
Pasalnya, 27 Juli 1996 adalah tonggak reformasi. Menurut pendapatnya, tanpa reformasi, tidak ada anak buruh yang bisa jadi gubernur. “Tidak ada petani bisa jadi bupati wali kota, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden,” jelas Ribka.
Ribka juga mengungkapkan, 27 Juli bukanlah hanya milik PDIP, tapi juga sejarah bangsa Indonesia.
Sehingga tidak boleh ada pihak uang yang mengkerdilkan Kudatuli, karena itu adalah simbol perlawanan terhadap rezim yang mencoba membungkam suara rakyat.
"Kalau dulu pakai informalan. Kalau sekarang pakai perangkat hukum kalau tidak sejalan dengan pemerintah, pakai perangkat hukum dicari-dicari. Harapannya korban 27 Juli supaya ini terselesaikan. Dorongan kita harus masuk ktiteria pelanggaran HAM berat," urainya.