JAKARTA, DISWAY.ID -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memimpin secara langsung prosesi tabur bunga dalam rangka memperingati 28 tahun peristiwa serangan kantor DPP partai pada 27 Juli atau disebut Kudatuli 1996.
Tabur bunga dilaksanakan di kompleks kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Sebelum melakukan prosesi tabur bunga, Hasto di akhir pidatonya mengajak seluruh elite PDIP hingga masyarakat yang menjadi saksi sejarah kelam itu, untuk mendoakan mereka yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut.
BACA JUGA:Tiko Aryawardhana Surati Dirkrimum PMJ Terkait Kasus yang Menjeratnya, Ini Isinya
"Mari kita bersama-sama mempersiapkan jiwa raga kita untuk prosesi doa. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang telah berjuang untuk tegaknya demokrasi dan bagi kemerdekaan Republik ini," ujar Hasto di halaman kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Setelah memanjatkan doa, Hasto mengajak seluruh elite PDIP untuk ikut prosesi tabur bunga.
Adapun, sejumlah Ketua DPP yang ikut dalam prosesi itu diantaranya Ribka Tjiptaning, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Yasona Laoly, Wiryanti Sukamdani, serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie.
Hasto dan elite PDIP terlihat memulai menabur bunga di pintu gerbang depan kantor DPP, yang terus dilanjutkan menuju halaman hingga area parkir kantor partai.
Diiringi lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki, prosesi tabur bunga itu menjadi sangat khidmat dan penuh rasa haru.
BACA JUGA:Kesaksian Korban Kudatuli: Tanpa Peristiwa 27 Juli 1996 Mungkin Tidak Ada Reformasi
BACA JUGA:Herwyn Minta LHP Pemilu 2024 Dibukukan dan Dipublikasikan
Bahkan, tak sedikit dari mereka yang merupakan korban maupun keluarga korban menangis seraya mengenang peristiwa tersebut.
Sebagai informasi, saat itu massa pendukung PDI kubu Soerjadi bersama sejumlah orang yang diduga aparat, menyerang kantor DPP PDI yang diisi oleh massa pendukung PDI kubu Megawati Soekarnoputri.
Upaya penyerangan itu didukung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati dari kantor pusat PDI.