JAKARTA, DISWAY.ID - Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Cekungan Bandung merupakan upaya pengurangan polusi udara lewat transportasi massal.
"Sesuai amanah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pemerintah pusat dan daerah harus bersama - sama hadir dalam menyediakan angkutan massal bagi masyarakat. Kami berharap dengan nantinya ada BRT bisa menjadi solusi mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin dikutip pada Selasa, 30 Juli 2024.
Pembangunan BRT di Bandung akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang hingga Sumedang sepanjang 21 km.
BACA JUGA:Kondisi Transportasi di IKN Diungkap Menhub Jelang HUT RI ke-79, Kapal Pinisi Akan Ikut Berlabuh
Di samping itu, pembangunan layanan ini juga bersama-sama dilakukan di kota Medan, Sumatera Utara.
Dirjen Risyapudin menyampaikan pengembangan BRT tahap satu akan dimulai di tahun 2025, tahap 2 di tahun 2026 dan tahap 3 dilakukan pada tahun 2027.
BACA JUGA:Ciptakan Kenyamanan, Kemenhub Siapkan Larangan Merokok di Transportasi Umum
"Nantinya sistem angkutan cepat berbasis bus ini akan ramah lingkungan dan menggunakan energi rendah karbon. Waktu tempuhnya akan lebih cepat dengan jalur khusus serta adanya kepastian jadwal," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia menuturkan tarifnya akan dibuat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan tentunya memanfaatkan sistem informasi yang jelas di halte, bus dan penggunaan aplikasi.
BACA JUGA:Menhub Ingatkan Keamanan dan Keselamatan Pengemudi Transportasi Online dalam Berkendara
Selain itu, layanan ini akan mengedepankan kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam desain bus dan infrastruktur yang inklusif.
Direncanakan layanan BRT ini akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.
BACA JUGA:Transportasi Quester Escot Cocok untuk Bentang Alam Indonesia yang Penuh Tantangan
"Pada saat pembangunan BRT nanti kami berharap adanya dukungan dari seluruh stakeholder baik dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten atau Kota, pihak Kepolisian hingga masyarakat. Kami semua perlu kolaborasi dan sinergi," pungkasnya.