JAKARTA, DISWAY.ID - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa program makan bergizi gratis yang dicetuskan pasangan presiden terpilih Prabowo-Gibran berpotensi membuang-buang anggaran.
Anggaran makan bergizi gratis sendiri telah dialokasikan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Selain itu, program ini juga telah masuk ke dalam kebijakan prioritas.
BACA JUGA:Kreasi Makanan Bergizi dari Daun Kelor dan Telur, Cegah Stunting Sejak 1000 Hari Kehidupan Pertama
JPPI mengimbau agar pemerintah berpikir ulang terkait urgensi pelaksaan program makan bergizi gratis ini.
Terutama apabila program ini dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan dan masalah yang dihadapi oleh siswa saat ini.
“Saya mengamati pelaksanaan program makan siang gratis ini, sangat terburu-buru dan kejar pencitraan,” tanya Kornas JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya.
BACA JUGA:Dibanding Program Makan Bergizi Gratis, JPPI Minta Pemerintah Prioritaskan 4 Hal ini
Bahkan, ia juga mempertanyakan tujuan utama program ini yang menurutnya masih belum jelas.
Sebelumnya, program ini disebut-sebut sebagai upaya pencegahan gizi buruk atau stunting.
Namun begitu, program makan bergizi gratis yang diterapkan di sekolah dasar hingga menengah ini dinilai salah alamat.
Hal ini karena upaya pencegahan stunting seharusnya diutamakan untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun, bukan anak-anak yang sudah menginjak bangku sekolah.
"Belum lagi ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematika sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan," tandasnya.
Ubaid pun mengungkapkan data Bappanas yang mencatat potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp213-551 triliun per tahun.