BGN Wajibkan SPPG Pamer Menu sampai Harga MBG per Porsi di Medsos: Masyarakat Boleh Protes

BGN Wajibkan SPPG Pamer Menu sampai Harga MBG per Porsi di Medsos: Masyarakat Boleh Protes

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, mempersilakan setiap SPPG pamer menu hingga harga MBG per porsi ke media sosial sebagai bentuk transparansi.-Ist-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya tidak main-main dalam urusan transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak mau hanya sekadar klaim sepihak, instansi ini resmi memerintahkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk buka-bukaan di media sosial.

Instruksi ini mewajibkan setiap SPPG mengunggah foto menu harian yang disajikan kepada penerima manfaat.

BACA JUGA:Bos BGN Sebut Negara Hanya Tanggung Sepertiga Gizi Anak dari MBG, Sisanya Jadi Beban Orang Tua

Namun, bukan hanya foto estetik yang diminta; rincian kandungan gizi hingga biaya penyediaan per porsi pun wajib dipajang agar bisa dipantau langsung oleh mata tajam netizen.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menegaskan bahwa langkah ini adalah sarana komunikasi vital antara penyedia layanan dan masyarakat.

"BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi. Mereka wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi, serta harga," ujar Sonny dalam keterangannya, Senin 9 Maret 2026.

Kebijakan ini seolah memberi ruang terbuka kepada masyarakat untuk menjadi pengawas langsung di lapangan.

BACA JUGA:Purbaya: Program MBG Tak Dipangkas Meski Harga Minyak Dunia Berpotensi Naik

Target sasaran program ini tidak main-main, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, hingga pelajar di berbagai tingkatan.

Dengan adanya transparansi di media sosial, kualitas asupan bagi kelompok rentan ini bisa diaudit secara publik setiap hari.

Sonny mempersilakan masyarakat untuk melayangkan protes jika menemukan ketidaksesuaian antara apa yang dipamerkan di medsos dengan apa yang terjadi di lapangan langsung.

“Apabila tidak sesuai, masyarakat bisa protes. Itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” imbuhnya dengan tegas.

BACA JUGA:Kadin Nilai Program MBG Berpotensi Ciptakan Pasar Baru Sektor Pangan

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads