JAKARTA, DISWAY.ID-- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI) Ubaid Matraji menyoroti peran pemerintah terhadap masih mahalnya akses pendidikan di Indonesia.
Bahkan, sektor pendidikan, khususnya biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan akademi/perguruan tinggi masih menjadi faktor utama inflasi Agustus 2024 sebesar 0,01 persen.
Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia ini juga membuat sekolah menjadi barang mewah bagi masyarakat.
“Karena biaya pendidikan dasar yang masih tinggi, maka masih ditemukan jutaan anak-anak tidak bisa sekolah,” kata Ubaid.
Padahal seharusnya, pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dibiayai oleh pemerintah.
Di samping itu, Ubaid menekankan komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
"Biaya sekolah yang terus meroket ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan amanah konstitusional pasal 31 UUD 1945 soal kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan bagi setiap warga negara,” tambahnya.
Menurutnya, hal ini jelas berdampak pada keberlanjutan anak untuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi.
Hal ini dapat dilihat dari hasil Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
BACA JUGA:Vokasi Dibekali Pendidikan Kecakapan Wirausaha, Diberi Pelatihan Sebelum Memulai Usaha
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hanya 10,15 persen pendidik Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Ubaid pun memaparkan beberapa faktor utama yang memicu hal ini.
Faktor utama adalah lemaknya keinginan politis atau political will dari pemerintah dalam mengurusi pendidikan.
"Hingga kini pemerintah tidak punya peta jalan yang jelas, mau dibawa ke mana pendidikan kita ini. Tiap presiden punya agenda baru, pun menteri pendidikan baru punya program prioritas baru," ungkapnya.