berita aktual, berita akurat, berita terpercaya, berita terbaru,berita viral, berita viral hari ini,
Rencana Pemerintah Hapus PPN Tiket Pesawat Direspon Maskapai
JAKARTA, DISWAY.ID - Dalam rangka menurunkan harga tiket pesawat yang semakin membengkak, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkn bahwa pihak Kemenhub saat ini tengah berada dalam tahap diskusi terkait dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani penerapan 4 usulan dalam penetapan harga tiket pesawat.
Menurutnya, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti kemungkinan penghapusan pemungutan pajak PPN dalam tiket pesawat.
"Jika PPN itu dihilangkan, maka ada PPN lain yang juga harus dihilangkan," jelas Menhub Budi dalam keterangan resminya pada Selasa 10 September.
BACA JUGA:Baznas RI Salurkan Infak dari Organisasi Islam Cilegon ke Palestina
BACA JUGA:Kun Wardana Janjikan Evaluasi Mendalam Terkait Rencana Biaya Penanggulangan Banjir Jakarta
Menanggapi rencana tersebut, Kepala Data dan Publikasi asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Gatot Raharjo mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang membuat harga tiket pesawat tinggi, yaitu bea masuk spareparts dan pajak di penerbangan.
Dua faktor ini, Gatot melanjutkan, merupakan sumber penerimaan tertinggi negara.
"Kalau terkait revisi bea dan pajak, itu tergantung kebijakan pemerintah. Karena pajak itu kan penerimaan tertinggi negara. Kalau bea dan pajak Penerbangan dihapus, berarti ada pendapatan langsung negara yang berkurang. Tinggal pemerintah mau atau tidak?," jelas Gatot ketika dihubungi oleh Disway pada Ravy 11 September 2024.
Kendati begitu, Gatot juga menambahkan bahwa negara masih memiliki opsi lain untuk memperoleh pendapatan.
Menurut Gatot, perkembangan industri penerbangan, pariwisata, e-commerce, dan sebagainya sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk menutupi bahkan memperoleh pendapatan yang lebih besar.
BACA JUGA:Relawan Rumah Bersama Deklarasi Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
"Tapi kalau mau berfikir lebih jauh, nilai dari pajak dan bea di penerbangan itu lebih kecil dibandingkan nilai bisnis dari industri penerbangan dan industri terkait seperti pariwisata, e-commerce dan lain-lain. Tinggal good will pemerintah, mau apa tidak," ujar Gatot.