Tiket Pesawat ke Aceh Melambung Rp8 Juta Pasca Banjir, Kadin: Maskapai Seharusnya Fair!

JAKARTA, DISWAY.ID - Melonjaknya tiket pesawat untuk rute Bener Meriah-Banda Aceh hingga ke angka Rp8 Juta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons keras.

Kadin menilai para pengusaha dan maskapai untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat.

BACA JUGA:Harga Tiket Pesawat ke Aceh Meroket di Tengah Bencana, Maskapai Diminta Utamakan Kemanusiaan

BACA JUGA:Perkuat Industri 4.0, Taiwan Tawarkan Teknologi Manufaktur Cerdas di Manufacturing Indonesia 2025

Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia, Suryani Motik, juga turut manambahkan bahwa bahwa pelaku usaha, termasuk maskapai, semestinya menunjukkan solidaritas.

Ia menyebut banyak perusahaan yang tetap berupaya membantu mobilisasi masyarakat saat bencana, dan hal itu seharusnya menjadi contoh.

"Kita pengusaha betul cari uang, tapi kita tidak boleh taking advantage atau mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang. Tetap kasih harga yang fair. Ini dari segi sesama pengusaha, apalagi saya di bidang sosial dan penanggulangan bencana, saya punya concern sendiri terhadap hal itu," ucap Suryani kepada media secara daring, pada Jumat, 5 Desember 2025. 

Lebih lanjut, Suryani sendiri juga turut menambahkan bahwa dalam situasi ini, pengusaha ataupun maskapai juga seharusnya menunjukkan solidaritas, seperti tetap berupaya memberikan bantuan mobilisasi masyarakat saat bencana.

"Ini dari segi sesama pengusaha, apalagi saya di bidang sosial dan penanggulangan bencana, saya punya concern sendiri terhadap hal itu. Memang bisnis mesti jalan di tengah bencana, tapi tetap saja tidak boleh berlebihan," pungkasnya.

BACA JUGA:Satgas PKH Telusuri Kerusakan Hutan yang Diduga Jadi Biang Kerok Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

Sementara itu, Suryani juga turut mendorong pemerintah untuk segera turun tangan mengatur mekanisme harga tiket agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat dalam kondisi darurat.

"Pemerintah juga mesti atur itu. Tidak bisa dibiarkan. Harus ada (tarif) batas atas, batas bawah. Dalam keadaan bencana, batas atas berapa, batas bawah berapa, itu mesti diatur supaya fair. No fear, no justice," tegas Suryani.

Sentimen serupa pun juga turut diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan transportasi udara pada masa bencana tidak menambah penderitaan masyarakat.

"Kami meminta Menteri Perhubungan untuk segera meninjau kebijakan harga maskapai di rute-rute terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak boleh dibebani tarif yang tidak rasional. Negara harus hadir untuk memastikan akses kemanusiaan berjalan dengan lancar dan terjangkau," tegasnya.

Sumber: