Rancangan strategi dan kebijakan menjadikan Jakarta sebagai Kota Berketahanan dengan daya saing global.
Hal ini merupakan hasil sinergi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 kepada Pemprov DKI Jakarta untuk kategori Provinsi Terbaik.-Istimewa-
Pencapaian pembangunan daerah di Jakarta pun mendukung pembangunan nasional.
Pemprov DKI Jakarta mengajukan program "Gerai Memulai Usaha" dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam penilaian PPD 2024.
BACA JUGA:Heru Budi Berharap 2030 Layanan Air Perpipaan Menjangkau Seluruh Jakarta
BACA JUGA:Heru Budi Wanti-wanti Jika Pelajar Jadi Target Utama Peredaran Narkoba
Program "Gerai Memulai Usaha" bertujuan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha.
Pelayanan Gerai Mulai Usaha berupa pendampingan dan konsultasi yang tersedia di kantor DPMPTSP, baik tingkat kelurahan, kecamatan, kota, maupun provinsi, termasuk sarana publik seperti stasiun MRT, pasar, dan mall.
Penilaian PPD 2024, terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, terdiri dari tahapan penilaian dokumen perencanaan dan dokumen inovasi daerah, serta tahapan wawancara dan verifikasi lewat forum grup diskusi serta peninjauan lapangan.
BACA JUGA:Sejak Agustus Heru Budi Sudah Bagikan 5.389 Paket Makanan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah
BACA JUGA:Heru Budi Bakal Diskusi dengan KPU Jakarta Siang Ini, Bahas Apa?
Ketersediaan Data Statistik Atasi Tantangan ke Depan
Dari sisi penyediaan data statistik berkualitas tinggi sebagai basis rencana pembangunan, Pemprov DKI Jakarta mendapat penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional di Jakarta pada 26 September 2024 lalu.
Penghargaan itu terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengungkapkan, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah harus berlandaskan data statistik yang kemudian melahirkan teori dalam pengambilan kebijakan.