JAKARTA, DISWAY.ID -- Satu dekade kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), sejumlah pengamat serta Ekonom mengungkapkan, bahwa kinerja Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu dinilai belum maksimal.
Salah satu kritik terbesar terhadap kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah kebijakan fiskal yang terlalu fokus pada proyek infrastruktur besar-besaran, namun tidak menghasilkan imbal hasil yang memadai.
Sebagai contoh, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah menyerap anggaran yang sangat besar.
BACA JUGA:4 Kontroversi Erina Gudono, Terbaru Pamer Makan Omakase
Selain itu, jumlah hutang Pemerintah di bawah kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menkeu juga terus meningkat jumlahnya.
Meskipun utang ini diklaim sebagai langkah strategis untuk membiayai pembangunan, kenyataannya peningkatan utang ini tidak diiringi dengan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi atau penerimaan negara.
"Hutang yang diambil untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti IKN dan proyek jalan tol, meskipun dianggap sebagai investasi masa depan, belum terbukti mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka pendek," ujar Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 18 Oktober 2024.
Kendati begitu, Sri Mulyani sendiri menganggap bahwa hutang sendiri tidak selamanya buruk. Bahkan, ia menganggap bahwa masyarakat Indonesia cenderung terlalu sensiif dengan kata hutang.
BACA JUGA:Ketua Tim Kecukupan Gizi Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Akan Memutus Rantai Kekurangan Gizi
BACA JUGA:BPOM Geledah Rumah Produksi Obat Herbal Ilegal Berbahaya di Riau, Produsen Masih Diburu
Dalam hal ini, Sri Mulyani mencontohkan hutang-hutang di negara Eropa, yang melonjak naik sebesar 100 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena pandemi Covid-19.
"Kalau kita lihat negara-negara Eropa, (hutang) sekitar 90 persen atau sekitar 120 persen dari GDP," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis resminya pada Jumat 18 Oktober 2024.
Selain itu, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa hutang tak melulu membawa stigma negatif. Menurutnya, hutang juga diperlukan untuk melakukan ekspansi dan mendorong pertumbuhan.
"Seperti dalam pengelolaan negara, kalau hutangnya naik , maka GDP naik, dan revenue juga naik," pungkas Sri Mulyani.