JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan bahwasanya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal diterapkan bagi produk dengan batasan yang jelas.
"Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tegas menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dengan batasan dan ketentuan yang jelas," tegas Haikal dalam keterangannya yang diterima Disway Selasa 29 Oktober 2024.
"Ini tegas, tak bisa ditawar-tawar lagi ye," tambahnya.
BACA JUGA:Wujudkan Indonesia Emas 2045, Mendes Yandri Dorong Swasembada Pangan dan Energi dari Desa
Lebih lanjut disebutkan Haikal, adapun produk, menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut, adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sedangkan jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian.
"Jadi keliru kalau kemudian ada yang bilang laptop dan semacamnya juga perlu disertifikasi halal. Itu penafsiran yang tidak benar," tegasnya.
BACA JUGA:Pengangguran, 3 Pria Nekat Jadi Sindikat Perampok Minimarket di Bekasi
BACA JUGA:Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak 2024 Ditutup 31 Oktober, Cek Syaratnya
Kata Haikal, ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-undang mewajibkan sertifikasi halal produk dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha produsen produk dalam menghasilkan produk berkualitas sekaligus mewujudkan perlindungan bagi konsumen.
"Harus dipahami, bahwa kewajiban sertifikasi halal justru bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi produsen dan perlindungan bagi konsumen. Bukan sebaliknya," tuturnya.
"Bagi konsumen produk, mereka diberikan kepastian hukum dalam memastikan ketersediaan dan keterjaminan produk halal," tutur Haikal.
BACA JUGA:Raffi Ahmad Banjir Tawaran 'Endorse' Proyek Pasca Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden
BACA JUGA:Alhamdulillah, Wamenaker Pastikan Tak Ada PHK Bagi Karyawan Sritex Meski Sedang Berstatus Pailit