JAKARTA, DISWAY.ID -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan faktor penyebab terjadinya kebocoran anggaran dikarenakan suap, penggelapan pajak, hingga pemalsuan cukai.
"Terkait dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara," papar Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin, 11 November 2024.
Listyo menambahkan, dari sisi penerimaan keuangan negara terdapat potensi fraud, mulai dari suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai.
BACA JUGA:Di Hadapan Pebisnis China, Prabowo Tekankan Kolaborasi adalah Jalan Perdamaian
BACA JUGA:Wamentan Mau Undang Petani Milenial Viral Ciptakan Teknologi Siram Sawah Pakai AI
Jenderal bintang empat itu menyebut potensi lain di sektor pajak yang terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara.
Dari sisi pajak sendiri, perdagangan internasional terkadang juga terjadi penyimpangan.
Di sektor PNBP khususnya PNBP, ungkap Kapolri, sumber daya alam di sektor minerba juga banyak permasalahan.
Kemudian, ada juga permasalahan di sektor perikanan dan kelautan, serta PNBP lainnya.
“Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara banyak sekali kebocoran baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa.
BACA JUGA:Dalam Waktu 3 Hari, Kemkomdigi Tutup 94 Ribu Konten Terafiliasi Judol
BACA JUGA:Tegas! Polri Tindak Anggotanya yang Terindikasi Tak Netral di Pilkada 2024
Sehingga, kata Listyo, tentunya berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah, yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang harus kita antisipasi.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan strategi untuk mencegah kebocoran dilakukan sesuai Asta Cita Prabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi.
Serta hilirisasi, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam.