JAKARTA, DISWAY.ID - Wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara menjadi isu hangat dalam Pilgub DKI Jakarta.
Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, mengkritik ide tersebut, sementara calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, memberikan penjelasan panjang terkait gagasan itu.
BACA JUGA:Makin Nyata, Jokowi Sebut Ridwan Kamil Layak Pimpin Jakarta: Pentingnya Rekam Jejak!
BACA JUGA:Ridwan Kamil Blusukan ke Pejaten Timur, Dapat Syal The Jakmania dan Sambil dengar Aspirasi Warga
Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pemindahan ini bukan sekadar memindahkan Balai Kota, melainkan bagian dari rencana besar untuk mengurangi kemacetan dan ketimpangan tata ruang di Jakarta.
"Ya, Mas Pram 03 hobinya menyederhanakan istilahnya sehingga membingungkan masyarakat, menurut saya, sehingga menjadi ramai karena sepotong-sepotong. Jadi, kan sudah dipahami masalah Jakarta itu macet. Macet itu karena terlalu terpusat kegiatan di Jakarta Pusat," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan di kawasan Pondok Indah, Jaksel, Selasa 19 November 2024.
Ridwan Kamil menambahkan bahwa salah satu solusi jangka panjang adalah dengan mengurangi beban di Jakarta Pusat.
BACA JUGA:Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakut, Pengamat: Buang-buang Anggaran, Urgensinya Apa?
Ia mengusulkan agar beberapa dinas dan BUMD yang tersebar di berbagai lokasi dikonsolidasikan di kawasan baru di Jakarta Utara.
"Nah, ada gagasan di Jakarta Utara yang memang ada hak membangun 200 hektar di Ancol. Itu bisa dibangun kayak SCBD, tapi pusat pemerintahan. Kalau simbol Balai Kotanya belum tentu, tapi pusat pemerintahan dinas-dinas dan lain-lain, idenya itu," jelas Ridwan Kamil.
"Jadi, jangan disederhanakan omongin balai kotanya terus nanti lahannya buat apa? bikin hunian," lanjutnya.
BACA JUGA:Pramono Soroti Rekam Jejak Ridwan Kamil Wacana Pemindahan Gedung Pemerintahan
Ridwan Kamil juga menyoroti ketidakkonsistenan Pramono Anung dalam menyikapi rencana tersebut.
"Kan Mas Pram bilang katanya butuh lahan pemerintahan, butuh lahan BUMD untuk membangun hunian. Lah, ini saya sediakan gagasan memperbanyak aset-aset untuk membuat hunian malah ditolak idenya. Kan berarti Mas Pram enggak konsisten," katanya.
Sementara itu, Ridwan Kamil menegaskan bahwa Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan tetap akan berfungsi seperti biasa, sedangkan pemindahan hanya mencakup pusat pelayanan yang dikonsolidasikan.