TNI Kerahkan 169.369 Prajurit dari 3 Matra untuk Amankan Pilkada 2024

JAKARTA, DISWAY.ID-- Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan 169.369 prajuritnya guna mengamankan Pilkada serentak 2024.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merinci 139. 339 prajurit dari TNI Angkatan darat (TNI AD), 19.793 prajurit dari TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan 10.237 orang dari TNI Angkatan Udara.

"Untuk mengamankan Pilkada serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin, 25 November 2024.

BACA JUGA:Kapolda Metro Jaya Pimpin Apel Kesiapan Pilkada 2024, Ratusan Ribu Personel Gabungan Siap Disiagakan

Selain itu, kata Agus, pihaknya juga telah menyiagakan Alutsista TN dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik.

"TNI AD menyiapkan pesawat kasa 212 dari bus penerbad helibel truk sebanyak 1871 unit dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah kemudian TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI yaitu KRI Semarang di Kormada 1, KRI Makassar Kormada 2, KRI Teluk Wondana Kormads 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta," imbuhnya.

Selanjutnya, TNI AU menyiapkan Boeing 737, dan Heli Caracal. Kemudian Super Puma, Kemudian Hercules C-130, dan CASA 212.

"TNI AD akan menggelar 139.339 personel yang tersebar di 15 Kodam termasuk Kopasus dan Kostrad," imbuhnya.

Sementara, TNI AL akan mengerahkan 19.793 personel, termasuk pasukan Marinir yang akan melakukan patroli wilayah bersama Polri.

Sedangkan TNI AU akan mengerahkan 10.237 personelnya dari semua pangkalan udara (lanud) baik tipe A, tipe B pun tipe C di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Agus menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai strategi untuk memastikan kelancaran proses demokrasi menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ancaman keamanan.

"Pertama, penguatan penegakan hukum. Berupa penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktek money politik kampanye hitam dan manipulasi hasil suara," paparnya.

Agus mengatakan pihaknya juga telah membuat program edukatif yang dilakukan secara masif untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait demokrasi yang sehat.

"Yang kedua adalah program edukasi politik masif melalui edukasi yang dilaksanakan secara masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab," ujar Agus.

BACA JUGA:Supriyani Divonis Bebas di Hari Guru, Hakim: Haruslah Dipulihkan!

"Ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat, dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada," lanjutnya.

Kemudian, lanjut Agus, pihaknya juga telah melakukan dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.

"Kemudian juga peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik," ungkapnya.

"Sebagai bentuk nyata dari Upaya mitigasi tersebut TNI bersama Polri melaksanakan cooling down system melalui doa bersama lintas agama di berbagai daerah seperti yang dilakukan 5 TNI dengan Kapolri di Denpasar Surabaya dan Semarang menjelang pelaksanaan Pilkada," sambungnya.