Yhannu juga memahami stigma dari masyarakat jika rotasi jabatan harus dilakukan oleh Gubernur Banten definitif. Namun, kekosongan jabatan dan pembenahan OPD harus tetap dilakukan.
“Jangan sampai terjadi ‘government shutdown’ dan layanan masyarakat terganggu, apalagi berhenti hanya karena tidak ada yang melaksanakannya,” ucap Pendiri Election & Democracy Studies ini.
BACA JUGA:Yusril Hormati Penahanan Hasto, Akui Tak Bisa Intervensi Proses Hukum yang Dilakukan KPK
Menurutnya, pengisian jabatan ini juga dalam upaya mempersiapkan roda pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten definitif nantinya. Yang mana, ketika sudah aktif menjabat nanti, Gubernur Banten definitif tidak lagi memusingkan layanan atau program yang terhenti akibat kosongnya jabatan.
“Kita harus membedakan antara keinginan kita dengan kondisi real yang tengah dihadapi oleh birokrasi. Malah harus kita apresiasi, karena ketika Gubernur sudah dilantik nanti semua sudah siap. Setelah itu baru kemudian dirapikan mekanismenya,” ungkapnya.